oleh

Ketua BPD Saukang Minta Dinas PMD Akhiri Polemik Melalui Penajaman Kebijakan

SINJAI.Inforestorasi. Menyusul pernyataan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sinjai, Haeruddin yang memastikan jadwal pelaksanaan  Pimilihan Kepala Desa (Pilkades) belum berubah, kembali memantik reaksi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saukang.

Pasalnya, Ketua BPD Saukang, Muh. Ridwan dalam rilisnya, Jumat (21/05/2021) mengaku belum pernah mendapat informasi resmi sebelumnya tentang penetapan jadwal pelaksanaan pilkades pada bulan Oktober seperti yang disampaikan oleh Sekretaris PMD kemarin.

Lantas tiba-tiba menyatakan jadwal belum berubah,  sejak kapan ada penetapan jadwal ? Sebaiknya Dinas PMD jangan selalu melempar wacana hanya untuk meperkeruh situasi, tetapi mestinya Dinas PMD bekerja secara nyata dengan mempertajam kebijakan yang ada.

Kalau memang ada penetapan jadwal pelaksanaan di bulan oktober, segera tuangkan dalam keputusan penetapan jadwal, demikian halnya kalau ada penundaan, bekerjalah secara baik dan benar dengan memfasilitasi secara formal kebijakan yang ada.

Jangan menyampaikan sesuatu yang ambigu seakan-akan sudah kepastian, tetapi pada waktu yang bersamaan  juga menyatakan “Pilkades akan dilaksanakan paling cepat pada bulan Oktober 2021, jika telah mendapatkan anggaran tambahan dari anggaran perubahan nantinya sebesar 600 juta”.

Demikian halnya dengan pernyataan Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Desa, Aniwati Arif yang menyebut adanya Instruksi Mendagri  Nomor 141/0012/BPD tanggal 5 Januari 2021 yang sesungguhnya tidak pernah ada, karena yang benar surat bernomor sebagaimana disebutkan Aniwati, merupakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

Dalam surat edaran itulah yang memberikan mandat kepada kepala daerah untuk dapat melakukan penundaan pilkades jika segala sesuatunya yang dipersyaratkan dalam pilkades pada masa pandemi, belum dapat dipenuhi.

Dalam kaitan inilah, Dinas PMD harusnya memahami apa tugas yang harus dilakukan, jika memang kebijakan kepala daerah akan menunda dengan alasan yang dimaksud, maka PMD semestinya menyiapkan keputusan Bupati tentang penetapan penundaan pilkades dan segera menyampaikan kepada semua BPD, bukan justru seakan-akan menjadi penentu kebijakan.

Diketahui bahwa berdasarkan peraturan yang ada kebijakan penundaan pilkades adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri, tetapi dalam hal pelaksanaan pilkades di tengah pandemi, kepala daerah diberi kewenangan untuk dapat menunda pelaksanaannya.

Disinilah tumpulnya Dinas PMD dalam menindaklanjuti kebijakan yang ada, sehingga reaksi bermunculan dengan penafsiran masing-masing, dan bagi kami dari BPBD Saukang yang ikut melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, tentu tetap berpedoman dengan aturan formal.

Karena itu, kami harus akui bahwa proses yang telah kami mulai sejak awal dengan menyampaikan pemberitahuan akhir masa jabatan kepada kepala desa, harus terhenti sehingga kami disebut mandul dan itu kami terima sebagai konsekwensi dari tumpulnya PMD menindaklanjuti kebijakan.

Karena itu, terkait pernyataan kedua pejabat Dinas PMD itu, kami telah menyampaikan aspirasi ke DPRD agar polemik ini dapat segera diakhiri dengan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Sebagai pembantu Bupati dalam hal pemberdayaan masyarakat dan Desa, Dinas PMD harus menjadi benteng dan pionir terhadap semua kebijakan Bupati terkait dengan  pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan terkhusus pada konteks pilkades saat ini.

Tidak ada salahnya aparat Dinas PMD berguru pada mantan Kabag Pemerintahan Desa Setdakab Sinjai yang telah berhasil memulai pelaksanaan pilkades secara serentak dalam dua gelombang dengan sukses. aran Ridwan diakhir rilisnya.

Komentar

Terbaru